Hukum Nasional

Nama : Julia Alfatihah

Kelas : X MIA 3

Sekolah : SMAN 11 BEKASI

Pengertian Hukum nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu Negara yang terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu Negara.
Hukum Nasional merupakan sebuah sistem hukum yang dibentuk dari proses penemuan, pengembangan, penyesuaian dari beberapa sistem hukum yang telah ada. Hukum Nasinonal di Indonesia adalah hukum yang terdiri atas campuran dari sistem hukum agama, hukum eropa, dan hukum adat.  Hukum Agama, itu karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka syari’at Islam lebih mendominasi terutama pada bidang kekeluargaan, perkawinan, dan warisan. Sistem Hukum Nasioanl yang diikuti sebagian besar berbasis pada hukum Eropa continental baik itu hukum perdata maupn hukum pidana. Hukum Eropa yang di ikuti khususnya dari belanda itu karena di masa lampau Indonesia merupakan Negara jajahan Belanda. Sistem Hukum adat juga merupakan bagian dari hukum nasional, karena di Indonesia masih kental dengan aturan-aturan adat setempat dari masyarakat serta budaya yang ada di wilayah Indonesia.
Demikian penjelasan tentang Pengertian Hukum Nasional, semoga dapat menambah pengetahuan anda.

Artikel Terkait

• Pengertian Sistem hukum Nasional
• Pengertian Nasionalisme dalam arti luas
• Pengertian Nasionalisme dalam arti sempit
• Pengertian Patriotisme Konstruktif
• Pengertian Peradilan Nasional 
•  
•  

Hukum Pidana

Rizka Utami P

X MIA 3

SMAN 11 BEKASI

 

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk

• Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
• Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
• Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Sumber-Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum Pidana (sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis). Indonesia belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

• Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
• Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
• Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan :

• UU No. 8 Drt Tahun 1955 Tentang tindak Pidana Imigrasi.
• UU No. 9 Tahun 1967 Tentang Norkoba.
• UU No. 16 Tahun Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme. dll

Ketentuan Hukum Pidana, selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lain, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

Asas-Asas Hukum Pidana

ü  Asas Legalitas

ü  Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

ü  Asas teritorial

ü  Asas nasionalitas aktif

ü  Asas nasionalitas pasif

Macam-Macam Pembagian Delik

• Delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain (Pasal 338 KUHP) dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati, misalnya, karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam lalu lintas di jalan.(Pasal 359 KUHP).
• Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang, misalnya, melakukan pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan378 KUHP) dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut Undang-undang, misalnya tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar.
• Kejahatan (Buku II KUHP), merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-undang. Pelanggaran (Buku III KUHP), merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam Undang-undang.

Macam-Macam Pidana

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

Hukuman-Hukuman Pokok

1. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini.
2. Hukuman penjara, (hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara). Hukuman penjara sementara min 1 tahun dan maks 20 tahun.
3. Hukuman kurungan, dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda.
4. Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.
5. Hukuman tutupan, dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik orang-orang yang melakukan kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

Hukuman Tambahan (tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut) :

ü  Pencabutan hak-hak tertentu.

ü  Penyitaan barang-barang tertentu.

ü  Pengumuman keputusan hakim.

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Unsur formal :

• Perbuatan manusia.
• Melanggar peraturan pidana.
• Diancam dengan hukuman.
• Dilakukan oleh orang yang bersalah
• Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana (unsur objektif dan unsur subjektif). Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana, meliputi :

• Perbuatan atau kelakuan manusia.
• Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
• Ada unsur melawan hukum.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

• Unsur yang memberatkan tindak pidana
• Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

• Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
• Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
• Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
• Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
• Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

SYARAT MELAWAN HUKUM

Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenaran, berdasarkan pasal 50, pasal 51 KUHP. Sifat dari melawan hukum :

a.  Sifat formil (perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang).

b.  Sifat materiil (perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat).

Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi :

• Fungsi negatif yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal diluar undang-undang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.
• Fungsi positif yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada di luar undang-undang.

Sifat melawan hukum untuk yang tercantum dalam undang-undang secara tegas haruslah dapat dibuktikan.

Sumber

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana

http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/